Pengertian Kebijakan Fiskal dan Pemahaman Lebih Mendalam

Selain kebijakan moneter, dikenal pula kebijakan fiskal. Baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekenomian. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, jika dilihat dari objek kebijakannya. Lalu apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Apa perannya dalam perekonomian? Apa saja kebijakan fiskal? Mari kita pelajari dengan saksama materi berikut ini!.

1. Pengertian Kebijakan Fiskal
    Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara.

2. Tujuan kebijakan fiskal 
     Adapaun tujuan dilakukannya kebijakan fiskal adalah sebagai berikut.

1.  Mencapai stabilitas perekonomian
2.  Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi
3.  Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
4.  Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat
5.  Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan
6.  Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga

 3. Fungsi kebijakan Fiskal
     Fungsi Kebijakan fiskal adalah bagaimana mengatur alur pengelolaan pendapatan serta potensi tenaga kerja yang ada untuk meningkatkan perekonomian. Fungsi utama dari diterapkannya kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi tiga sisi, yaitu,

a.  Fungsi Alokasi
     Dalam penerapan fungsi ini kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produkssi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. Jika faktor ekonomi tersebut dapat dikelola dengan baik, dapat membantu pemenuhan kebutuhan rakyat di samping juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara luas.
b.  Fungsi Distribusi
     Untuk mencapai fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Hal ini tentunya menjadi faktor yang sangat penting mengingat tidak jarang pendistribusian pendapatan negara tidak benar-benar sampai dengan baik hingga ke rakyat banyak.
c.  Fungsi Stabilisasi
     Pada fungsi stabilisasi ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai.
Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi fungsi stabilitas dari kebijakan fiskal

4.  Instrumen Kebijakan Fiskal
     Seperti halnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal pun memiliki instrumen yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah sebagai berikut.

a.  Pembiayaan Fungsional
     Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta. Untuk menekan inflasi, diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, tindakan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi, dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.
    Beberapa hal yang penting dari kebijakan ini antara lain sebagai berikut.

1.  Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan untuk penerimaan pemerintah. Jadi, apabila dalam perekonomian masih ada pengangguran, pajak tidak diperlukan
2.  Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat.
3.  Apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat, pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang  

b.  Pengelolaan Anggaran
     Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, diperlukan resep. Jika terjadi depresi, ditempuh dengan anggaran defisit dan jika terjadi inflasi, ditempuh dengan anggaran belanja surplus.
     Menurut kebijakan ini yang terpenting adalah sebagai berikut

1.  Terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak serta penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi
2.  Dalam masa depresi di mana banyak pengangguran, mengurangi belanja pemerintah merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.

c.  Stabilisasi Anggaran Otomatis
     Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran  pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dalam kebijakan ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut.

1.  Dalam periode kesempatan kerja penuh pajak akan diusahakan surplus
2.  Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, program pajak tidak diubah, tetapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar

d.  Anggaran Belanja Seimbang
     Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda, bergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.

1.  Anggaran berimbang, pengeluaran (belanja pemerintah) sama besarnya dengan penerimaan, keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan
2. Anggaran surplus, artinya tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi
3. Anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi, pemerintah harus meminjam atau mencetak uang.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering disebut Bujet. Bujet pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Pengertian dari anggaran belanja seimbang adalah pemerintah menerapkan anggaran belanja defisit pada masa krisis ekonomi dan anggaran surplis pada masa inflasi.

5.  Peran Kebijakan Fiskal 
     Kebijakan fiskal berperan memengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, dan jumlah transfer oleh pemerintah. Peranan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut.

a.  Menurunkan Tingkat Inflasi
     Untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Untuk memperkecil pengeluaran, tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek pemerintah tersebut yang telah dirancang sebelumnya. Dengan pembatalan atau penundaan tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak bertambah sehingga laju inflasi dapat dikurangi/diturunkan

b.  Meningkatkan Produk Domestik Bruto
     Untuk meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu memperbesar pengeluaran. Untuk memperbesar pengeluaran pemerintah, dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek tersebut, terjadi permintaan barang dan jasa. Adanya permintaan barang akan mendorong adanya produksi oleh masyarakat.

c.  Mengurangi Tingkat Pengangguran
     Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan membutuhkan jasa tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran dapat dikurangi. Proyek-proyek tersebut membutuhkan macam barang, misalnya batu, pasir, batu bata, semen, dan lain-lain. Semua kebutuhan tersebut disediakan oleh masyarakat (pengusaha) yang pastinya menggunakan tenaga kerja.

d.  Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
     Pengeluaran misalnya proyek pembangunan jalan, jembaran, gedung pemerintah, pembelian barang berupa peralatan kantor, peralatan rumah sakit, peralatan militer. Semua itu melibatkan tenaga kerja kepada masyarakat. Penyedia bahan bangunan mendapat keuntungan saat dilaksanakan proyek pembangunan jalan, jembaran dan gedung pemerintah. Pedagang peralatan kantor, peralatan rumah sakit dan peralatan militer mendapat keuntungan saat pemerintah melakukan pembelian barang.

Demikian tentang kebijakan fiskal yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah membaca dan berkunjung pada blog kami. Wassalamualaikum wr.wb
Salam sukses